Tingkatkan Kualitas Pemilu 2024, KPU Natuna Gelar FGD Kajian Teknis dan Isu Strategis Tahapan Penting
NATUNA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Kajian Teknis dan Isu-isu Strategis pada Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Dana Kampanye Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. Kegiatan ini digelar untuk mempertajam pemahaman dan menyamakan persepsi seluruh pihak terkait dalam menyongsong tahapan krusial pemilu mendatang.
Agenda strategis tersebut menghadirkan para pakar dan praktisi pemilu yang berkompeten di bidangnya. Tampil sebagai pemateri adalah Arif Wibowo, Anggota DPR RI Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan pemilu. Kehadirannya dinilai penting untuk menyampaikan perspektif kebijakan dan regulasi dari tingkat legislatif.
Selain itu, FGD juga menghadirkan Endang Sulastri, Anggota KPU RI Periode 2007-2012 yang memiliki pengalaman langsung dalam menyelenggarakan pemilu. Pemaparan dari mantan komisioner ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. Pemateri ketiga adalah Junaidi Abdillah, Ketua KPU Natuna Periode 2018-2023, yang memahami betul dinamika dan karakteristik pemilihan di wilayah Kepulauan Natuna.
Melalui FGD ini, KPU Natuna berupaya mengidentifikasi potensi tantangan, mendiskusikan solusi teknis, dan mengantisipasi berbagai isu strategis yang mungkin muncul, khususnya pada tiga tahapan yang menjadi fokus: pencalonan, kampanye, dan pengelolaan dana kampanye. Ketiga tahapan ini seringkali menjadi sumber persoalan jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPU Natuna untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 yang berkualitas, integritas, dan berkelanjutan. Dengan mendengarkan masukan dari para ahli dan pemangku kepentingan, kami berharap dapat menyusun langkah-langkah yang lebih matang dan efektif,” ujar Ketua KPU Natuna dalam sambutannya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta dari berbagai elemen, termasuk perwakilan partai politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres, Satpol PP serta Partai Politik. Diharapkan, sinergi yang terbangun dari kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem pemilu yang demokratis dan bermartabat di Natuna.
Dengan demikian, pelaksanaan FGD ini tidak hanya sebagai wahana sosialisasi, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk meminimalisir risiko dan menciptakan pemilu yang lancar, adil, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Natuna.
